undang undang nomor 25 tahun 2009. E. undang undang nomor 25 tahun 2009

. Pasal 25 Setiap wisatawan berkewajiban: a. -. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. 5, TLN NO. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pelayanan Prima, Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I dan II. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Sign in. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/ KEP/M. Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Short title: UU 50 Tahun 2009. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a. 15. PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK. TENTANG. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. Badan / Pengarang. 25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Memperhatikan Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Nomor: 011WKMA-NY/SKl1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Download. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. U Penjelasan Umum UU 24 tahun 2009. Peraturan: 25: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 18 Juli 2009: Tanggal-Bulan-Tahun Pengundangan: 18 Juli 2009. bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana. Peraturan: 25: Jenis/Bentuk Peraturan: Undang-Undang: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: UU: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 18 Juli 2009: Tanggal-Bulan-Tahun. bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. pdf. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”; 3. TB Simatupang No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;: 2. Peraturan Pemerintah No. Dasar hukum pelayanan publik di Indonesia adalah Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009. lalu-lintas-angkutan-jalan. kitab suci atau simbol keagamaan. 25. Metadata. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 2012. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-undang No. id : 18 HLM. Created Date: 9/29/2023 5:37:56 PM. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia Pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 52 UU No 25 Tahun 2009 dalam Taufik, 2022, hlm. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. H. RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK UU no. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2009. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH . 2. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Pengaduan dapat dilakukan apabila masyarakat menemukan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mencabut: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang. Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” dan frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5. a. UMUM : Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. persamaan perlakuan dan j. bahwa pembentukan sarana pengaduan dan penugasan. Jakarta (ANTARA) - Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI merencanakan usulan revisi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 2009. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. U. bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memerintahkan bagi setiap penyelenggaraan pelayanan publik untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Undang-undang (UU) NO. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. 112 , TLN NO. Di dalamnya telah dimuat semua persoalan pelayanan publik, mulai dari pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik sampai kepada sanksi terhadap pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik. E. TB Simatupang No. 2009 ttg. 2009, No. 457. Tipe Dokumen. 2009/ No. 23, LN. 5 Ragunan, Pasar Minggu,. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Download. 2009. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Pelayanan Publik. About Us;. 10. 2003. dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN. UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Diantaranya Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, kesamaan hak, Keseimbangan hak dan Kewajiban, Keprefosionalan, Partisipatif, Persamaan Hak/Tidak Diskriminatif, Fasilitas dan Perlakuan Khusus bagi KelompokPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. Undang-undang (UU) NO. Undang 25 Tahun 2009 Pelayanan 1945: 32 Negara Nomor Negara 4437) terakhir 2008 32 2004 2008 Nom-or . Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. . Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2009. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ditetapkan18 Juli 2009Ditetapkan18 Jul 2009•Berlaku18 Juli 2009•Berlaku18 Jul 2009. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Mencabut. PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu. 25. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG. bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah Yang berhak Mengurus Rumah-Tangganya sendiri, sudah tidak. 2007. 2. U. Pelaksana. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. 41. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan. NOMOR 5 TAHUN 2009. dengan rahmat tuhan yang maha. 2007/NO. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa. Badan/Pengarang: Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan T. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Dengan berlakunya Undang-Undang ini: a. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sebut saja sistem pelayanan terpadu yang memberikan peluang atau pilihan kepada daerah untuk menerapkan sistem pelayanan seperti apa. Sign inUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik T. 27 • BAB X Gugatan Pengadilan dan Kasasi. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. daerah dan/atau bahasa asing. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah disahkan oleh presiden Joko Widodo pada tangggal 2 November 2020 dan telah terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Pasca Putusan Mahkmah Kostitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 (Putusan MK 91/2020), Pembuat Undang-Undang. Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 25 : Setiap wisatawan berkewajiban: a. TENTANG. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya. Jenis/Bentuk Peraturan: UNDANG-UNDANG: Pemrakarsa: PEMERINTAH PUSAT: Nomor: 32: Tahun: 2009: Tentang: PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: Tempat Penetapan Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Oktober 2014 di Jakarta. 25 Maret 2009 Tanggal Berlaku. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Hukum dan Administrasi Peraturan Perundang-undangan,. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 2009. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 bahwa asas-asas pelayanan publik meliputi asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. AD Premier 9th floor, Jl. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. PRESIDEN REPUBLIK lNDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun. Badan/Pengarang: Indonesia. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Perubahan pertama: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Other resolutions: 157 × 240 pixels | 314 × 480 pixels | 502 × 768 pixels | 1,275 × 1,950 pixels. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. UU no. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu LintasDaftar 75 Undang-undang yang terdampak dari lahirnya Perppu Cipta kerja. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdiri dari 13 BAB dan 64 Pasal, dengan 13 halaman Penjelasannya. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. bahwa sehubungan dengan telah. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum . KETENTUAN PENUTUP. 0%. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan atas ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) dalam 5 (lima) Peraturan Pemerintah. Bagaimanakah Asas-asas hukum Pelayanan Publik sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik, 2. TENTANG KEPARIWISATAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Lampiran Ukuran;. Undang-undang (UU) NO. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten,. Undang-Undang, 28 TAHUN 2009. 96, LN. 85). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 40 Tahun 2007 yang terdiri atas 14 bab dan 40 pasal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 (UU/2000/25) (2000) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pengaturan mengenai sistem pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Nomor. PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH. 16, LN. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 20, Pasal 27, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2.